MAKASSAR — Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri kegiatan Jelajah Sampah Makassar di Kecamatan Tamalanrea yang dipusatkan di SMPN 30 Makassar, Sabtu (16/8/2026). 
Kegiatan ini menjadi titik ke-14 dari rangkaian Jelajah Sampah yang digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat edukasi dan aksi nyata menuju Makassar Bebas Sampah 2029.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, perwakilan Pusdal Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku, jajaran Dewan Lingkungan, unsur TNI-Polri, Camat Tamalanrea, para lurah, kasi kebersihan, ketua RT/RW se-Kecamatan Tamalanrea, pihak sekolah, serta para siswa.
Dalam arahannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya mengubah cara pandang dalam menghadapi persoalan lingkungan. 
Menurutnya, persoalan sampah tidak seharusnya menjadi ruang untuk saling menyalahkan, tetapi menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi dengan pikiran jernih, pengetahuan, komunikasi, dan solusi yang konkret.
“Jangan kita saling menyalahkan. Yang penting bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan pengetahuan dan cara berpikir yang jernih,” ujar Wali Kota.
Ia juga menegaskan pentingnya peran RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintah dalam mendekatkan berbagai program kepada masyarakat. Dalam konteks persampahan, keterlibatan masyarakat menjadi kunci karena sampah bukan semata persoalan pemerintah kota, melainkan persoalan bersama yang juga dihadapi masyarakat dunia.
Wali Kota berharap struktur Dewan Lingkungan dapat semakin dekat dengan masyarakat, bahkan menjangkau tingkat kelurahan, RW hingga RT. Dengan demikian, edukasi, komunikasi, dan pengawasan lingkungan dapat berjalan lebih efektif sekaligus membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya.
Melinda Aksa menilai pesan tersebut menjadi pengingat bahwa gerakan lingkungan tidak cukup berhenti pada kegiatan seremonial. Jelajah Sampah harus menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia pendidikan, hingga perangkat kewilayahan dalam melihat persoalan sampah secara langsung dan menentukan langkah yang bisa dilakukan bersama.
“Jelajah Sampah bukan hanya tentang melihat dan mengumpulkan sampah. Lebih jauh, ini tentang mengubah cara kita memandang sampah, dari sesuatu yang dibuang menjadi sesuatu yang harus dikelola. Perubahan itu harus dimulai dari lingkungan terdekat, dari rumah, sekolah, RT dan RW,” kata Melinda.
Pada kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan edukasi melalui sejumlah aktivitas pengelolaan sampah, di antaranya pelatihan pembuatan eco-enzyme, pengolahan sampah organik dengan maggot, serta pemanfaatan biopori dan kompos. Kegiatan dilengkapi talkshow, diskusi persampahan, pameran produk daur ulang dan aktivitas plogging untuk memperluas pesan edukasi lingkungan.
Aksi plogging yang menjadi bagian dari Jelajah Sampah Tamalanrea turut memberikan gambaran nyata mengenai kondisi sampah yang ditemukan di lapangan. 
Dari kegiatan tersebut, terkumpul 13,6 kilogram sampah yang terdiri atas 1,02 kilogram sampah organik, 3,12 kilogram sampah anorganik, 8,74 kilogram sampah residu, serta 0,18 kilogram limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Bagi Melinda, angka tersebut bukan sekadar hasil pengumpulan, tetapi menjadi bahan pembelajaran untuk memahami komposisi sampah sekaligus pentingnya pemilahan sejak dari sumber.
Usai mengikuti rangkaian Jelajah Sampah, Melinda kemudian melanjutkan kunjungannya ke BSS Tamalanrea. 
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat lebih dekat bagaimana pengelolaan sampah berbasis masyarakat berjalan di tingkat kecamatan, sekaligus mendorong agar gerakan memilah dan mengelola sampah tidak berhenti setelah kegiatan Jelajah Sampah selesai.
Menurut Melinda, keberadaan bank sampah memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem persampahan yang berkelanjutan. Sampah yang telah dipilah dapat memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
“Jelajah Sampah harus meninggalkan jejak setelah kegiatannya selesai. Salah satunya dengan memastikan masyarakat punya tempat dan sistem untuk menyalurkan sampah yang sudah dipilah. Di situlah bank sampah menjadi penting,” tuturnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara Dewan Lingkungan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, RT/RW, sekolah, bank sampah, komunitas, serta masyarakat harus terus diperkuat. 
Menurutnya, target Makassar Bebas Sampah 2029 hanya dapat dicapai apabila perubahan perilaku berjalan beriringan dengan sistem pengelolaan sampah yang semakin kuat.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman, menjelaskan bahwa Jelajah Sampah dirancang dengan pendekatan edukatif dan interaktif agar persoalan persampahan dapat dipahami secara lebih dekat oleh masyarakat. 
Program tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Ketua Dewan Lingkungan berharap semangat yang dibangun di Tamalanrea dapat terus bergerak dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Sebab, menurutnya, kota yang bersih tidak lahir hanya dari kerja petugas kebersihan, tetapi dari kebiasaan warganya dalam memperlakukan sampah sejak pertama kali dihasilkan.(*)