MAKASSAR – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menghadiri Launching Aksi Stop Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang digelar secara hybrid di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (3/11/2026).

Peluncuran program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga di 3.060 desa/kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 3.060 anggota Tim Penggerak PKK desa/kelurahan secara resmi ditempatkan untuk menjalankan tugas pendampingan keluarga. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, khususnya orang tua, dalam menerapkan pola asuh serta pemenuhan gizi yang tepat bagi anak.

Melinda Aksa menilai, pelibatan kader PKK hingga tingkat desa dan kelurahan merupakan langkah penting untuk memastikan upaya pencegahan stunting berjalan lebih dekat dengan keluarga sebagai sasaran utama.

Menurutnya, keluarga memiliki peran mendasar dalam membangun pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi, serta memantau tumbuh kembang anak sejak dini.

Ia juga menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya melalui intervensi kesehatan, tetapi juga edukasi berkelanjutan dan pendampingan yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga.

“Upaya pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga. Karena itu, kader PKK memiliki peran penting untuk mendampingi, mengedukasi, dan mengajak masyarakat agar semakin peduli terhadap pemenuhan gizi serta tumbuh kembang anak,” menjadi semangat yang perlu terus diperkuat dalam gerakan ini.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Aksi Stop Stunting 2026 merupakan kelanjutan dari program yang telah berjalan pada 2025.

Ia mengingatkan bahwa stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan, melainkan berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas anak di masa depan.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 27,4 persen pada 2023 menjadi 23,3 persen pada 2024, atau turun 4,1 poin persentase.

Sulawesi Selatan juga memperoleh pengakuan sebagai salah satu dari tiga provinsi terbaik dalam percepatan penurunan stunting tingkat nasional pada 2025.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, yang hadir secara virtual, menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dilakukan sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kehamilan, pemenuhan gizi ibu, penanganan anemia, pemberian ASI eksklusif, serta makanan pendamping ASI yang bergizi.

Menurutnya, keberhasilan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar intervensi dapat menjangkau keluarga yang paling membutuhkan secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam peluncuran tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut menyiapkan paket intervensi gizi berupa multivitamin, susu bagi ibu hamil, serta Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita stunting sesuai kebutuhan.

Selain itu, Sulawesi Selatan memperoleh alokasi Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) dari Kementerian Kesehatan RI sebanyak 184.350 saset untuk 1.229 anak dengan gizi buruk. Bantuan ini diharapkan memperkuat layanan tata laksana gizi buruk sekaligus mendukung pemulihan status gizi anak.

Melalui keikutsertaan dalam gerakan ini, Tim Penggerak PKK Kota Makassar diharapkan semakin memperkuat peran kader dan jejaring pendampingan keluarga dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Sinergi pemerintah, tenaga kesehatan, kader PKK, dan keluarga menjadi kunci untuk memastikan setiap anak mendapatkan perhatian, asupan gizi, serta lingkungan pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang optimal.(*)