Kota
Layak Anak adalah kota yang didalamnya memberikan perlindungan terhadap
anak dan hak-haknya dalam sebuah proses pembangunan berkelanjutan,
dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan
martabat.
Kota Layak Anak ini secara umum mengukur aspek pemenuhan hak-hak anak serta aspek perlindungan anak. 10 Hak dasar anak, dalam evaluasi KLA dibagi atas lima klaster yaitu :
1. Hak sipil dan kebebasan yakni hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadat menurut keyakinan masing-masing.
2. Keluarga dan pengasuhan alternatif yakni ketahanan keluarga kita di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidakpahaman orangtua/wali
3. Kesehatan dan kesejahteraan sosial yakni untuk anak-anak telantar dan yang memerlukan perlindungan khusus
4. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana, dst
Untuk mewujudkan Kota Layak Anak semua elemen pemerintahn harus berperan aktif serta partipasi dunia usaha dan masyarakat.
Dalam evaluasi KLA 2022 tahapannya dimulai sejak bulan Maret selama kurang lebih dua bulan untuk evaluasi mandiri. Bappeda Kota Makassar selaku ketua gugus tugas KLA telah meminta semua OPD untuk terlibat langsung dalam pengisian semua indikator KLA sesuai bidang tugas masing-masing.
Maka dari itu DPPPA melaksanakan pendampingan KLA kepada Kecamatan yaitu Kecamatan Panakukang,Kecamatan Makassar,Kecamatan Tamalanrea,Kecamatan Wajo dan Kecamatan Biringkanayya bertempat di Ruang Rapat DPPPA yang bertujuan mengetahui prestasi yang sudah didapatkan, sehingga bisa terus dikembangkan atau data-data yang belum diselesaikan dan akan dicari permasalahannya atau jalan keluarnya untuk mendukung Pemerintah Kota menjadi Kota Layak Anak
Tahun ini Kota Makassar bertekad untuk naik level dari periode tahun kemarin yaitu dari Madya ke Nindya.
Kota Layak Anak ini secara umum mengukur aspek pemenuhan hak-hak anak serta aspek perlindungan anak. 10 Hak dasar anak, dalam evaluasi KLA dibagi atas lima klaster yaitu :
1. Hak sipil dan kebebasan yakni hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadat menurut keyakinan masing-masing.
2. Keluarga dan pengasuhan alternatif yakni ketahanan keluarga kita di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidakpahaman orangtua/wali
3. Kesehatan dan kesejahteraan sosial yakni untuk anak-anak telantar dan yang memerlukan perlindungan khusus
4. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana, dst
Untuk mewujudkan Kota Layak Anak semua elemen pemerintahn harus berperan aktif serta partipasi dunia usaha dan masyarakat.
Dalam evaluasi KLA 2022 tahapannya dimulai sejak bulan Maret selama kurang lebih dua bulan untuk evaluasi mandiri. Bappeda Kota Makassar selaku ketua gugus tugas KLA telah meminta semua OPD untuk terlibat langsung dalam pengisian semua indikator KLA sesuai bidang tugas masing-masing.
Maka dari itu DPPPA melaksanakan pendampingan KLA kepada Kecamatan yaitu Kecamatan Panakukang,Kecamatan Makassar,Kecamatan Tamalanrea,Kecamatan Wajo dan Kecamatan Biringkanayya bertempat di Ruang Rapat DPPPA yang bertujuan mengetahui prestasi yang sudah didapatkan, sehingga bisa terus dikembangkan atau data-data yang belum diselesaikan dan akan dicari permasalahannya atau jalan keluarnya untuk mendukung Pemerintah Kota menjadi Kota Layak Anak
Tahun ini Kota Makassar bertekad untuk naik level dari periode tahun kemarin yaitu dari Madya ke Nindya.
×
Indeks Kepuasan Masyarakat
Terima Kasih Anda Telah Melakukan Survei Mengenai Layanan Kami