MAKASSAR, – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka Forum Lintas
Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029, berlangsung di Ruang
Sipakatau pada Kamis (20/3/2025)
Turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, tim transisi
MULIA, para asisten, staf ahli Pemkot Makassar, serta kepala OPD.
Dalam sambutannya, Munafri menekankan forum ini merupakan tahapan penting
dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar lima tahun ke depan dalam
mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan
daerah.
"Setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai pedoman dalam
menyusun perencanaan kerja lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini juga
selaras dengan penyusunan RPJMD Kota Makassar lima tahun ke depan," ujarnya.
Munafri mengatakan di kepimpinannya bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah
Mustika Ilham dalam memimpin Kota Makassar mengusung visi Makassar Unggul,
Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.
Munafri menjelaskan visi ini bukan sekadar slogan, melainkan panduan dalam
merumuskan kebijakan dan program pembangunan Makassar.
"Makassar sebagai kota unggul berarti harus fokus pada peningkatan kualitas
hidup masyarakat, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan daya saing di
tingkat nasional dan internasional. Kita ingin memastikan Makassar siap
bersaing di era global," tegasnya.
Pada aspek inklusif, Munafri mengatakan pembangunan harus dirasakan oleh
seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. "Hal ini mencakup akses
terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pelayanan publik
lainnya," ujarnya.
Dari segi keamanan, Munafri berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman,
tidak hanya dalam aspek ketertiban, tetapi juga dalam konteks sosial,
ekonomi, dan lingkungan.
"Pembangunan juga harus memperhatikan keberlanjutan agar dapat memberikan
manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang," tambahnya.
Melalui forum ini, Munafri berharap forum ini menghasilkan strategi konkret,
terukur, dan realistis agar menjadi acuan dalam menetapkan program prioritas
yang sesuai kebutuhan masyarakat.
"Setiap sasaran harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur. Dengan
begitu, kita bisa menilai sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam
setiap tahapan pembangunan," lanjutnya.
Selain berdasarkan data dan angka, penyusunan program pembangunan juga harus
mempertimbangkan aspek sosial, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan
sumber daya yang ada.
"Pembangunan kota tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah saja.
Dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang kuat antarsemua perangkat daerah
agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif," ungkapnya.
Sebagai penutup, Munafri meminta seluruh peserta forum untuk mengikuti
seluruh rangkaian kegiatan dengan seksama.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang didampingi
oleh Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda, jajaran staf ahli, dan
asisten.
Forum kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bappeda Makassar, dan tim transisi
untuk membahas lebih lanjut penyusunan Renstra 2025-2029.