Penurunan Kasus Stunting Pertengahan 2021 Berjalan Lambat, Ini Solusi BKKBN

TIMES INDONESIA, YOGYAKARTA – Menurunkan kasus stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. menjadi target nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI Jokowi. Namun hingga Juni 2022, angka penurunan kasus stunting berjalan lambat.

Butuh koordinasi yang lebih solid antarlembaga terkait, untuk mendukung tercapainya target ini. 

Sebagai program nasional, penurunan kasus stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berncana (BKKBN). Terdapat 17 lembaga yang memiliki kewajiban menurunkan kasus stunting melalui berbagai program dengan anggaran mencapai Rp34 Triliun pertahun.

Namun kurang optimalnya pelaksanaan program di beberapa lembaga, membuat program seperti berjalan di tempat.

Sementara BKKBN sebagai leading sektor program penurunan stunting, hanya mendapat alokasi anggaran sekitar Rp800 Milar setahun. Anggran yang relatif kecil ini hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat penngkatan kapasitas personel. Sementara untuk kegiatan yang bersifat menyentuh langsung sasaran, dengan anggaran yang besar tidak dapat dilakukan.

Sekertaris utama BKKBN Drs Tavip Agus Rayanto M.Si menyampaikan pernyataan ini,  saat membuka pelaksanaan Pentaloka Nasional Percepatan Penurunan Stunting Bagi Kepala OPD KB Kabupaten/ Kota, Rabu (13/7/2022) di Ina Garuda Yogyakarta.

Di hadapan Kepala OPD KB Kabupten Kota dari 22 Propinsi non prioritas, Agus memastikan, tidak terdapatnya program yang langsung menyentuh permasalahan menjadi salah satu alasan lambatnya penurunan program stunting.

Sementara berbagai kegiatan yang digelar selama ini baru menyentuh permukaan kasus stunting. "Ibarat bermain bola, banyak pemain yang menggiring bola tetapi tidak ada yang menendang bola ke gawang," tegas pejabat yang lama berdinas di lingkungan Pemda DIY ini. 

Bertolak dari kondisi ini, BKKBN berupaya melahirkan program strategis yang langsung menyentuh permasalahan. Salah satunya Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang baru saja dilaunching di tingkat pusat. Bahkan sudah ditindak lanjuti dengan penunjukan Kasat Jendaral Dudung Abdurrahman sebagai Bapak Asuh Anak Stunting nasional.

Bersamaan dengan kegiatan pentaloka nasional, juga akan digelar pertemuan asosiasi kepala OPD KB dari 22 Propinsi non prioritas. Pertemuan ini merupakan tatap muka langsung pertama, setelah asosiasi ini terbentuk. Sehingga dapat menjadi momen strategis untuk mengatur langkah bersama dalam rangka penurunan kasus stunting secara nasional.

Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin SH dalam sambutan selamat datang mengungkapkan, stunting juga masih menjadi masalah bagi DIY.  

Berdasarkan data, angka kasus stunting di DIY masih 17 persen. Dengan kasus terendah di kabupaten Kulon Progo 14 persen. Sedangkan kasus  tertinggi di kabupaten Gunung Kidul 20 persen. Namun BKKBN DIY bertekad mencapai target 14 persen pada tahun 2024. Sehingga menyambut gembira launching program BAAS. 

#walikotamakassar #dannypomanto

#fatmawatirusdi #wakilwalikotamakassar

#harganas #ppkbkotamakassar #bkkbnofficial

#keluargaberencana #keluargakerencegahstunting

 #duaanakcukup #pemkotmakassar